Hasto juga mengatakan, setiap Keluarga Berisiko Stunting (KRS) harus mendapatkan paket lengkap intervensi kunci yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memastikan akses dan pemanfaatan layanan lengkap dari setiap individu sasaran atau KRS, maka diperlukan pendekatan konvergensi di setiap tingkat administratif, mulai dari Pusat –antar kementerian lembaga; tingkat daerah – lintas OPD; dan tingkat desa/kelurahan dan antar pelaku program.
“Bahkan kita harus memperluas dengan pendekatan pentahelix, yang melibatkan unsur perguruan tinggi, swasta, hingga komunitas media,” katanya.
Pemberian Makanan Tambahan bersumber dari DAK, kemenkes, dana desa, PKH, dan dari Kemitraan BAAS harus dilakukan. Untuk itu, Hasto menitip agar semua dimanfaatkan secara maksimal dan tepat penggunaannya.
Sebagai informasi, Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Tenggara dibuka oleh Pj. Wali Kota Kendari, H. Asmawa Tosepu dan dihadiri peserta daring dan luring dari TPPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari, perangkat daerah terkait stunting di Sultra dan Kota Kendari, perwakilan BKKBN Sultra, Kanwil Agama Sultra, PKK, Perguruan Tinggi, ketua organisasi keagamaan, IBI, IAKMI, PERSAGI, APINDO, TVRI Sultra dan RRI Kota Kendari.