Menurutnya, transaksi tunai sulit dilacak sehingga perlu ada pembatasan. E-budgeting dan e-planning dinilainya sebagai cara untuk menerapkan transparansi dalam birokrasi sehingga nantinya menjadi sebuah kewajiban.
“Transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya serta anggaran yang benar-benar sampai pada pelaksana mesti dikontrol oleh pemimpin tertinggi,” terang mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Dalam hal penguatan kelembagaan KPK, Ganjar menilai bisa dilakukan dengan koordinasi bersama lembaga lain. Selain itu, memberi kewenangan penuh KPK melakukan investigasi untuk mengembalikan independensi KPK.
“Ketika KPK independen maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK, itu penting sehingga tidak untuk diintervensi oleh siapapun,” ujarnya.
Pendekatan berbeda disampaikan Ganjar terkait kepatuhan penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN. Bagi penyelenggara negara yang belum mengisi LHKPN, Ganjar memilih melibatkan secara langsung dengan mengundang aparatur KPK.