Baca Juga: Momen HUT Korpri, TPP ASN Konawe Bakal Naik 20 Persen
"Sedikit mengalami perubahan dalam metode verifikasi yang kompleks. Dengan kata lain, kita berada dalam tahapan menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri," kata Pj Bupati.
Sebelumnya, anggota Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memberikan klarifikasi atas keterlambatan pembayaran TPP ASN di Kolaka Utara.
"Kami dari fraksi Demokrat mempertanyakan apa kendala sampai TPP ASN belum terbayarkan," pinta Surahman.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kolaka Utara, Muh. Fadli saat dikonfirmasi via WhatsApp terkait nominal TPP ASN yang belum terbayarkan, untuk sementara belum dapat memberikan keterangan.
