"Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia," demikian bunyi pertimbangan MA.
MA juga mempertimbangkan adanya Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXVI/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan tersebut dinilai menghadirkan perubahan keadaan hukum yang berpengaruh terhadap objek sengketa.
Dalam perkara itu, MA turut menyoroti dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
MA menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya ijazah atau sertifikat pendidikan dari luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan satuan pendidikan setingkat sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan.
"Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil atau keputusan," demikian pertimbangan MA.