Kedua faksi yang menguat di internal PDIP itu, juga turut membawa nama Presiden Jokowi. Ganjar Pranowo disinyalir lebih diendorse oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan dalam dukungannya kepada Ganjar, berupa tetap dilanjutkannya Proyek Strategis Nasional jika target pemerintah menyelesaikan sebelum pemilu berlangsung meleset.
Sehingga faksi Ganjar memperoleh dukungan yang besar dengan turut terlibatnya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga memiliki modal besar berupa “perahu” relawan Jokowi yang telah terbukti berhasil mengantar Jokowi memperoleh jabatan presiden hingga dua periode. Namun, Jokowi yang selalu menggambarkan dirinya sebagai ‘petugas partai’ juga menyadari keputusan PDIP adalah keputusan Megawati semata.
Kudeta Sekadar Isu
Penulis meyakini kudeta tidaklah benar-benar nyata, sekadar hembusan isu saja. Hanya lemparan isu saja untuk menguatkan tekanan kepada Megawati Soekarnoputri. Megawati sebagai Ketua Umum PDIP memang yang memiliki hak prerogatif tunggal sebagai pengambil keputusan nama capres maupun pasangan calon dan penentuan koalisi dan/atau maju dengan paket calon sendiri.
Demokrasi PDIP adalah model demokrasi ‘terpimpin’ yang telah dimufakati bersama. Jadi tidak akan ada yang berani mengusik maupun membicarakan suksesi terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Ini disebabkan karena kesadaran kader PDIP yang solid bersama, satu komando, satu gerakan bersama Ketua Umum. Andai, PDIP menjalankan sistem demokratis bersifat terbuka.