Menurut Endang, proyek pembangunan kantor gubernur 21 lantai yang menelan anggaran Rp 400 miliar itu dibuat serampangan dan akan membebani APBD Sulawesi Tenggara. Akan lebih bermanfaat bila anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak.
"Ada kurang lebih 5.000 kilometer jalan yang rusak di Sulawesi Tenggara, lihat saja di mana-mana rakyat blokir jalan tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat," tuturnya.
Mantan Ketua KNPI Sulawesi Tenggara ini juga mengingatkan, selain kebutuhan anggaran untuk perbaikkan jalan dan jembatan yang lebih berguna dan dibutuhkan rakyat, tahun depan Sulawesi Tenggara juga akan melaksanakan pilgub yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 500 miliar. Menurutnya, jika proyek-proyek gila Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak.
Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara itu juga meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi di zaman Ali Mazi yang dinilai kacau balau, tidak sesuai aturan serta mekanisme kepegawaian. Untuk itu, Endang meminta Andap segera menata ulang dan mengembalikan penataan/penempatan kepegawaian sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
"Coba bayangkan ada PNS yang jadi Pj kepala dinas selama 4 tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik, lucunya lagi ada yang siang nonjob, malam dilantik lagi, inikan gila," beber Endang.