"Saya sudah panggil semua kontraktornya terkait persoalan ini. Dan katanya mereka akan kerja," bebernya.
Ketika ditanya, apakah dibenarkan ketika addendum diberikan ketika pekerjaan non progres, kadis yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ini mengaku bakal meninjau kembali. Namun terdapat beberapa hal yang tertuang dalam syarat pemberian addendum. "Saya coba lihat kembali regulasinya," terangnya.
Menanggapi hal itu, Penasehat Gerakan Masyarakat dan Pemuda Penyambung Lidah Rakyat (Gempur), La Rizalan menilai, alasan Kadis DLH, La Singepu mengada-ngada. Sebab dalam lokasi yang sama terdapat tiga paket yang melekat di tiga dinas berbeda.
Baca Juga: Hasil Penyelesaian Sengketa Pilkades Bubu Barat Segera Diumumkan
Ketiga dinas tersebut masing-masing, dinas PUPR, Perumahan dan Pemukiman serta Lingkungan Hidup.