Baca Juga : Ridwan Pastikan Maju Kembali di Bursa Pemilihan Ketua DPD I Golkar
“Kaitan dengan tugas Bawaslu dalam pengawasan Pilkada salah satunya adalah melakukan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah upaya meminimalisir potensi pelanggaran baik pidana maupun administrasi. Untuk itu, memasuki tahapan pencalonan ini, kami JaDI Sultra mengingatkan larangan yang sudah diatur dalam undang-undang terkait soal larangan pergantian pejabat, larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tambahnya.
Mantan Ketua KPU Sultra ini menjelaskan berdasarkan ketentuan UU No: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, pada Pasal 71 ayat (1) s.d ayat (6), sbb;
Ayat (1) Pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
