"Selanjutnya masih menunggu petunjuk pimpinan (Kepala Dinas, Andi Hamzah)," singkat Rustam.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. PNA, Muhammad Toufan Achmad dari Kantor Hukum M.T.A & Associate merespon baik penundaan proses penandatangan kontrak oleh PPK. Pihaknya menyambut positif langkah Pemerintah Kota Baubau dalam hal ini PPK.

"Saya kira ini bentuk wujud penghargaan terhadap proses hukum. Dan saya harap, yang terpenting, para pihak tergugat dan pihak turut tergugat dapat hadir dalam persidangan nanti," singkatnya.

Seperti diketahui, PT. Putra Naggroe Aceh (PT PNA) tengah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Proses tersebut akan memasuki tahap persidangan pertama yang akan digelar pada, Selasa 23 November 2021 mendatang.

Para tergugat, Kepala ULP/UKPBJ Cq Tim Pokja III Pemilihan UKPBJ Setda Kota Baubau TA 2021 khusus Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Ruas 2 Sorawolio-Bukit Asri, KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cq PPK Kota Baubua dan PT. Merah Putih Alam Lestari (PT. MPAL) sudah dipanggil oleh PTUN Kendari untuk menghadiri sidang perdana itu.