KENDARI, TELISIK.ID - Momen peringatan Hari Ulang Tahun ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia, dimanfaatkan Presiden RI Joko Widodo untuk menegaskan, terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan mineral dan non mineral, meskipun di tengah kritik dan perdebatan hangat mengenai kebijakan hilirisasi mineral yang akhir-akhir ini mengemuka.
“Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah, ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap presiden dalam pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-78 RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023), yang disambut tepuk tangan hadirin.
Hilirisasi yang dimaksudkan presiden adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Dimana saat ini pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang.
Presiden mengatakan, berkah kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia saja tidak cukup sebagai modal membangun perekonomian nasional yang bernilai tambah, sebab jadi pemilik saja tidak cukup, karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya, tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.
Ia mencontohkan, setelah pemerintah menghentikan ekspor nikel ore pada tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat, hingga kini terdapat 43 industri pengolahan nikel. Sementara, jika pemerintah melanjutkan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, dalam 10 tahun ke depan, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan akan naik dari Rp 71 juta pada tahun 2022 menjadi Rp 153 juta, kemudian dalam 15 tahun, pendapatan per kapita akan mencapai Rp 217 juta, dan dalam 22 tahun mencapai Rp 331 juta.