Politisi PDIP itu mengatakan, tak hanya itu untuk pencegahan, peran aktif kepala desa untuk mencari informasi terkait warganya yang akan mengajukan ijin untuk bepergian luar negeri atau luar pulau.

"Bisa ditanya lebih dalam urusan warganya jika mengajukan perjalanan ke luar negeri atau luar pulau. Dengan memberikan sosialisasi ke warganya juga persyaratan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang benar. Jangan sampai warganya jadi korban TPPO," jelasnya.

Sedangkan untuk sektor pemerintah, lanjut wanita yang juga aktif di sejumlah lembaga sosial ini mengatakan, pemerintah harus juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar penyalur tenaga kerja terutama ke luar negeri.

"Periksa perijinannya dan cek bagaimana perusahaan tersebut memberlakukan pekerja migran yang akan diberangkatkan. Bahkan jika mereka ada ijinnya mati bisa ditutup," jelasnya.

Beberapa hari lalu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima 6 PMI asal Jawa Timur yang merupakan korban TPPO di Thailand. Para PMI tersebut berasal dari Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Diantaranya berinisial ZR, MNI, AS, AR S, M TAS dan BP.