JAKARTA, TELISIK.ID - Kemarahan Presiden kepada menteri-menterinya karena lambat pelaksanaan program penanganan COVID-19 bisa dimaklumi oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurut dia, apa yang menjadi kemarahan Presiden sudah disuarakan oleh mereka beberapa waktu lalu.

"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," kata Jazuli kepada wartawan di Gedung DPR-RI, Senin (29/6/2020).

PKS misalnya, lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi lambatnya penetapan status kedaruratan COVID-19, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain. Bahkan Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas pemerintah kepada rakyat.

Baca juga: Tak Hadir di Raker DPR, Komisi II Laporkan Menkumham kepada Presiden Jokowi

Meski demikian, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa, Fraksi PKS tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet di mana presiden sebagai leadernya. Posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan di masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan pemerintah yang kadang tidak sinkron.