Di antara tahapan-tahapan yang harus dilalui, terutama  pada saat menentukan metodologi, khususnya pada tahap interpretasi haruslah seminim mungkin terhindar dari  campur tangan pihak yang dinilai berkuasa dan mendominasi.

Berkuasa, maksudnya, baik secara  otoritas maupun materi. Ini demi terhindarnya ungkapan --yang agaknya masih berkepanjangan hingga kini--, bahwa "sejarah cuma milik  pribadi penguasa". Sehingga, sejarah cuma bak “anjing menggongong kafilah terus berlalu sambil terus umbar lip service” hingga ke masa mendatang.

“Sejarah”, demikian tersaji dalam “Apa itu Sejarah” menyebut, “terdiri dari kumpulan fakta yang telah dipastikan. Fakta-fakta yang tersedia bagi sejarawan ada di dalam dokumen, parasasti, dan sebagainya –bagaikan ikan di atas meja potong penjual ikan. Sejarawan mengumpulkannya, membawanya pulang, serta memasak dan menyajikannya dengan gaya apapun yang menarik baginya (Edward Hallet Carr, 2014: 5).  

Dengan demikian dapat diharapkan, sejarah akan terkikis dari istilah “ketidakbenaran sejarah”, kecuali memambahi dan melengkapinya di kemudian hari. Selanjutnya, biarkan fakta-fakta itu sendiri yang saling mengoreksi. Pada saat yang sama sejarah terus melangkah mencerdaskan masyarakat.

Pelaku sejarah ada pada masa lalu, kini, dan  masa yang akan datang. Semuanya akan menjadi masa lampau. Maka, kembalilah pada hakekat sejarah: tidak jalan di tempat, namun tidak juga menyempurnakan kepalsuan akibat dominasi  “pejuang yang lahir di kamar jongos penjajah fisik dan pikiran”, seperti pada masa Orde Baru.