Baca Juga: Suara Ledakan Terdengar Beberapa Kali di Lokasi Kebakaran TPI Kendari
Mengutip pernyataan Menko Polkam Budi Gunawan, Pj. Gubernur menegaskan bahwa sesuai Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada aparat, ASN, dan pejabat daerah yang tidak netral.
"Kualitas Pilkada sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara, pengawas dan aparat," ujar Pj. Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 berlangsung kondusif, tertib, dan lancar.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Pilkada ini dapat melahirkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan mampu membawa perubahan positif bagi Sultra. (C)
