“Inilah wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural, silakan ajukan ke polisi, silakan ajukan ke Bawaslu, ini kan demokrasi prosedural. Tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka, opsinya bagaimana politik sebagai opsi, tetapi syaratnya harus muncul,” beber Hasto.
Hasto menilai kecurangan Pemilu 2024 seperti kontestasi politik pada tahun 1971 dan 2009. Dalam dua periode pemilu saat itu, aparat negara dilibatkan untuk menekan lawan politik serta penggunaan bantuan sosial (bansos) jelang pemilu.
Hal lain yang dianggapnya sebagai kecurangan dalam Pemilu 2024, Hasto menyebut intimidasi yang dialami oleh para kepala daerah yang berasal dari PDIP. Menurutnya, 54 persen dari jumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP diancam dengan menggunakan instrumen hukum.
“Caranya, kepala dinasnya dipanggil dulu atas persoalan hukum. Lalu itu dijadikan instrumen untuk menekan,” ujarnya.
Karena merasa sudah sering menerima intimidasi, Hasto menegaskan bahwa PDIP tak pernah gentar dan partainya semakin kuat.