Dalam logika algoritma, yang viral belum tentu benar. Yang benar belum tentu viral. Dan perlahan, masyarakat kita mulai percaya bahwa yang viral itulah kebenaran. Dramatisasi menjadi mata uang baru diskursus publik.
Kasus pemotongan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso adalah contoh terbaru tentang hal ini. Dalam sebuah forum rekonsiliasi, JK menjelaskan akar konflik Poso yang kompleks: ada faktor politik, ekonomi, ketimpangan, dan provokasi. Beliau menegaskan konflik itu bukan semata-mata agama.
Kalimat JK dipotong. Diambil hanya bagian saat beliau menyebut “ada kelompok dari luar yang membawa simbol agama”. Potongan 11 detik itu kemudian dijahit dengan gambar kerusuhan lama. Narasi baru yang dikembangkan: “JK tuduh umat agama tertentu biang kerusuhan Poso”. Tentu ini menyesatkan lagi membahayakan.
Potongan itu viral. Akun-akun anonim menyebarkannya dengan tagar provokatif. JK diframe sebagai tokoh yang melahirkan kebencian berdasarkan agama. Padahal konteks utuh pidato JK justru mengajak belajar dari kisah buruk di masa lalu untuk mempertahankan rekonsiliasi dan menolak stigmatisasi agama.
Apa yang dilakukan penyebar “narasi baru” kisah kerusuhan Poso bukan sekadar misinformasi. Ini malinformasi yang disengaja: mengambil fakta parsial untuk menciptakan kebohongan utuh. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan musuh bersama demi trafik dan mobilisasi kebencian.