“Kita belajar dari beberapa pemilu sejak 2014, terutama 2019, dimana hate speech atau ujaran kebencian juga hoax atau kabar bohong memenuhi ruang publik kita, menyebar menggunakan platform digital,” ujar Teguh.
Karena menggunakan platform yang sama, publik terkadang tidak bisa membedakan mana yang merupakan karya jurnalistik yang di diseminasi melalui platform digital, dan mana yang bukan.
Baca Juga: Cegah Polarisasi di Pemilu 2024, JMSI Dukung Kesepakatan Dewan Pers dan Polri
Semestinya, sambung Teguh yang juga dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, media massa memberikan tempat yang lebih besar bagi berbagai persoalan penting yang patut dimasukkan dalam agenda pembicaraan elit di Pemilu 2024 nanti.
Dia menyebutkan sejumlah isu yang penting seperti korupsi oligarki, energi baru dan terbarukan, recovery economy dan digital economy, serta isu geopolitik di mana kawasan Indo Pasifik menjadi salah satu arena pertarungan kekuatan-kekuatan global.