Kritik atas pernyataan Jokowi untuk mencairkan tukin ASN KPU juga dipertanyakan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan Hafiz. Dia meminta pemerintah punya acuan yang jelas dalam menilai kinerja lembaga yang dipimpin Hasyim Asy’ari.

Berdasarkan pengamatannya, Kahfi menilai performa KPU masih jauh dari harapan, terutama pada konteks manajemen Pemilu. Dia pun menyinggung kasus surat suara di Taipei yang membuktikan buruknya manajemen tata kelola Pemilu oleh KPU.

Berkaca dari manajemen yang buruk ini, Kahfi mengatakan seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah soal patut atau tidak tukin dicairkan.

“Saya kira potensial terjadi bukan hanya di Taiwan sebetulnya, tetapi mungkin di negara lainnya. Jadi sebelum kemudian bicara soal tukin, saya kira performanya dulu yang harus ditingkatkan,” harap Kahfi di Jakarta, Minggu (31/12/2023).

Sebelumnya Jokowi menjanjikan tukin ASN KPU bisa dicarikan pada Januari 2024. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2023 Penyelenggara Pemilu di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).