Sujanarko menilai penggantian Ketua KPK merupakan momentum terbaik untuk bersih-bersih di internal KPK. Dia tidak berharap momentum ini terlewat begitu saja sampai terpilihnya ketua KPK yang baru di periode 2024.
Pria yang pernah menjabat Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) di KPK ini juga mengkritisi pendampingan hukum kepada Firli.
“KPK harus meninjau ulang pendampingan hukum kepada Firli Bahuri karena kasus yang disangkakan adalah kasus korupsi yang justru sangat merusak reputasi lembaga KPK,” ujarnya.
Sujanarko mendorong Jokowi tidak memperpanjang masa jabatan seluruh pimpinan atau Komisioner KPK, saat masa jabatan habis dengan pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK baru sambil menunggu proses pemilihan pimpinan melalui panitia seleksi baru.
“Alasannya, karena kinerja yang sangat buruk dengan terus menerus IPK turun dan hampir seluruh pimpinan KPK pernah dilaporkan ke Dewas (Dewan Pengawas) KPK terkait pelanggaran etik, dan adanya potensi pimpinan lain diperiksa penyidik terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri,” jelasnya.