Wewenang yang dimiliki Dewan ini antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan LPI, melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional LPI, serta mewakili LPI di dalam dan di luar pengadilan.

PP Nomor 74 Tahun 2020 ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 Desember 2020.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” kata Yasonna H.Laoly. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Fitrah Nugraha