Polri juga fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tambang harus memenuhi perizinan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal IUP orang lain," terangnya.
Sebagaimana diketahui, Beredar video pengakuan Aiptu Ismail Bolong yang mengaku mantan anggota polisi terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur yang diduga dibeking oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri, yaitu Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto.
Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik itu Ismail mengklaim telah menyetorkan uang Rp 6 miliar ke Kabareskim Polri untuk bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Korban Penganiayaan Cacat Permanen Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku