JAKARTA, TELISIK.ID – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, tak ingin kasus penganiayaan oleh beberapa oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terhadap relawan cawapres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, diseret ke persaingan Pilpres 2024 dibanding mengedepankan proses hukum.
Kader Partai Golkar yang juga pendukung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran ini berharap kasus tersebut diserahkan sepenuhnya pada proses hukum.
Meutya mengatakan, hal ini sebagai respons atas pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengaitkan penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali dengan netralitas TNI.
“TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” ujar Meutya di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Meutya tak menampik keterlibatan oknum TNI dalam kasus di Boyolali. Dia tetap mendorong dilakukan proses hukum terhadap oknum TNI maupun simpatisan partai politik dan tidak perlu ditarik ke ranah politik yang dianggapnya rentan kepentingan.