Rahman membeberkan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD dibuat oleh konsultan keuangan yang kemudian dimutasi menjadi bendahara desa. Konsultan tersebut bukan warga Desa Morombo Pantai, namun dipindah domisilikan.
"Yang saya tahu setiap pertanggungjawaban, pelaporannya itu dibuat sama konsultan. Konsultan itu yang rancang RAB Desa. Yang riskan lagi saya diganti sama konsultan sebagai bendahara, baru konsultan itu bukan warga dan tidak tinggal di Morombo Pantai, tapi kepala desa buatkan dia KTP, didomisilikan," bebernya.
“Konsultannya Laode Fikman, orang luar, diwargakan untuk menjadi bendahara, tinggalnya di Kendari, di Konut bekerja sebagai konsultan, tapi sekarang sudah domisili Morombo. Padahal tidak pernah tinggal di sana, tidak tau juga bagaimana keadaan desa, warganya siapa. Dia yang ditugaskan jadi bendahara untuk rancang laporan pertanggung jawaban RAB,” sebutnya.
Sewaktu Pilkades di periode keduanya, Kades kerap membuatkan KTP bagi pekerja pendatang agar bisa menambah suara saat pemilihan.
Sebelum menutup sesi wawancara, Rahman mempertanyakan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2023. Masyarakat hanya menerima satu kali BLT, padahal dalam setahun ada empat kali penyaluran.
