"Karena itu setahu saya penerima manfaat di sana hanya satu kali, sedangkan idealnya dalam setahun per-triwulan, jadi harusnya empat kali. Itukan biasanya dia jalan dengan honor desa, begitu ada honor desa BLT jalan, sampai empat kali per-triwulan, 900," ujarnya.
Ketua BPD Desa Morombo Pantai, Suleman, mengatakan bahwa sejak dilantik pada awal tahun 2022 dia tidak pernah dilibatkan dalam penganggaran dan pekerjaan desa.
"Tidak pernah difungsikan dalam pemerintahan, dari proker hingga pertanggung jawaban. Pernah satu kali rapat Musdes untuk bangun bak air, itupun proyeknya tidak selesai. Saya tidak pernah dilibatkan. LPJ-nya saya tidak pernah baca, apalagi tanda tangan," terang Suleman.
Sebelumnya, aktivis Mahasiswa Majelis Pembela Masyarakat (MPR) dan masyarakat Desa Morombo Pantai telah melakukan demonstrasi di Kantor Kejati Sultra, pada Senin (13/5/2024) lalu.
