“Segala proses hukum itu seharusnya dibatalkan. Ini bukan persoalan kriminalisasi ataupun terorisme. Penetapan tersangka dan penahanan kades kami dilakukan tanpa penyelidikan tuntas,” ujarnya lantang.
Sebelumnya, penahanan Masrin terjadi beberapa hari setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra pada 9 September 2025. Kasus ini bermula dari pembukaan lahan yang menurut warga masih berada di luar kawasan konservasi.
Namun, laporan perusahaan PT TIS pada 29 Mei menjadi dasar perkara, meski aktivitas warga baru berlangsung pada awal Juni. Bahkan, penyegelan lahan disebut baru dilakukan pada 4 Juni tanpa melibatkan BPKH maupun Dinas Kehutanan.
Massa aksi menilai penahanan tersebut dilakukan sepihak. Mereka menegaskan bahwa warga memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas lahan yang dibersihkan.
“Kenapa hanya kepala desa yang ditahan? Ada apa? Kami melihat ada upaya untuk mengorbankan kades demi kepentingan tertentu,” sambung Zaldin.