"Harga di toko Rp 275.000, sementara yang di RAB pembeliannya itu kurang lebih Rp 900.000 per unit," jelasnya.
LR berharap kepada aparat penegakan hukum agar memanggil Kades Lakarinta dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Kades Lakarinta, Falahudin, saat dikonfirmasi secara terpisah melalui via telepon berkilah bahwa anggaran tahun 2023 tidak ada masalah sebab telah diperiksa oleh Inspektorat.
Baca Juga: Hadiri ICI 2025, Bupati Kolaka Utara Komit Bangun Infrastruktur Pelosok Ramah Lingkungan
"Terkecuali belum muncul LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), tapi kan ini sudah selesai. Tahun 2024 itu belum ada pemeriksaan dari Inspektorat," kilahnya.