Pemerintah pusat bersama kementerian/lembaga terkait termaksud TNI dan Polri dengan segala unit kerjanya turun konsolidasi intens dan terukur bersama dengan jajaran pemerintahan di daerah. Seluruh elemen dan komponen masyarakat ikut berperan aktif sukseskan kebijakan “vaksinasi COVID-19 pemerintah”.
Apa bedanya dengan politik komunikasi ajakan penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada selama ini. Masyarakat justru antusias dengan kesadaran akan haknya menuju TPS. Cara ini bisa membangkitkan kesukarelaan masyarakat yang memenuhi kriteria vaksin untuk menuju tempat unit-unit layanan kesehatan.
Memang dibutuhkan sinergisitas kehumasan karena tetap harus mengantisipasi dampak-dampak akibat kebingungan kolektif publik. Penyederhanaan informasi regulasi COVID-19, dan konsolidasi yang rapi dan terpimpin bersama stakeholders.
Pada akhirnya ketemu di satu titik kepentingan bahwa vaksin adalah solusi nyata dan cara pemerintah yang memfokuskan kebijakan pada penanganan COVID-19, kesehatan rakyat, dan demi pemulihan ekonomi bangsa. (*)