Meski program tetap berjalan, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sementara sekolah dengan kondisi siswa yang lebih membutuhkan akan diprioritaskan.
Selain itu, mekanisme penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan program dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah, dengan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi Badan Gizi Nasional (BGN).
Mu'ti juga menegaskan bahwa sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi tidak menjadi alasan untuk menghentikan program MBG secara keseluruhan. Menurutnya, evaluasi hanya dilakukan terhadap dapur penyedia makanan yang bermasalah.
Baca Juga: Ada Pembengkakan 6.877 Titik MBG, Pemerintah Mulai Hitung Ulang Anggaran Rp 268 Triliun