"Yang sebelumnya dikenal obrolan peneliti perubahan ini dikarenakan badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, telah berubah nomenklatur menjadi badan strategi kebijakan hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan," ungkap Jamaruli.
Jamaruli Manihuruk menyampaikan, opini kebijakan beritikad untuk menjadi jembatan antara pemerintah akademisi dan masyarakat sipil.
Hal itu disadari banyak informasi dari pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat dan sebaliknya, ada banyak aspirasi dan masukan yang tidak sampai ke pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga mengajak semua untuk bersikap analitis pada isu strategi yang sedang terjadi saat ini.
Ia menambahkan, tata kelola implementasi pengeluaran tahanan dihukum dalam mengatasi di rutan dan lapas
Ia juga menuturkan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam penuntutan dan pengadilan merupakan isu yang selalu mengundang perhatian bersama, salah satu masalah kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa khususnya mengenai batas waktu penahanan yang telah habis.