Isir menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 telah disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026). Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma yang mengatur sejumlah mekanisme dalam penegakan kode etik di lingkungan Polri.
Hak Pengajuan Banding Dibatasi
Salah satu perubahan terdapat pada Bab Ketentuan Umum, khususnya mengenai pihak yang berhak mengajukan banding.
Dalam aturan sebelumnya, pengajuan banding dapat dilakukan oleh pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar. Namun, ketentuan terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada pelanggar.
Perubahan juga menyentuh mekanisme audit investigasi. Pada Pasal 15 disisipkan ayat (4a) yang mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.
