Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Ketentuan ini menambahkan tahapan koordinasi lintas fungsi dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

Sementara itu, Pasal 19 ayat (5) mengatur perubahan batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan.

Sebelumnya, surat tersebut disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Dalam aturan baru, batas waktunya menjadi tiga hari kalender.

"Perubahannya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung," ujar Isir.

Pangkat Lebih Rendah Bisa Masuk Majelis KKEP