Perubahan yang menjadi perhatian terdapat pada Pasal 42 ayat (3) mengenai persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Kini, personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah juga dapat menjadi anggota majelis.

"Diubah menjadi, Pasal 42 ayat (3) berbunyi keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat: a. setingkat lebih tinggi; b. sama; atau c. maksimal dua tingkat lebih rendah," papar Isir.

"Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," lanjutnya.

Perubahan tersebut juga berlaku pada keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3). Susunan majelis banding dapat terdiri atas personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pelanggar.