Baca Juga: Reshuffle, Komunikasi Politik dan Tabrakan Kereta
Kegagalan kinerja Menko Pangan berpengaruh terhadap klaim keerhasilan swasembada pangan yang dilakukan Pemerintah. Klaim swasembada pangan ditengarai bagi Pemerintah sekadar peningkatan produksi, tetapi dalam penilaian publik sekadar angka-angka saja yang disajikan kepada masyarakat, seolah itu adalah bukti keberhasilan kinerja pemerintah. Sayangnya, pemerintah abai dalam kinerja berupa kemampuan negara menjaga keterjangkauan harga dan distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat bahkan melakukan pengawasan terhadap distribusi.
Swasemba pangan yang disampaikan pemerintah, semestinya disadari bahwa ujiannya adalah dari sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan harga bahan pokok strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula. Jika harga-harga terus naik tanpa pengawasan dan evaluasi yang benar dari pemerintah, malah kenaikan seolah direstui pemerintah dengan fakta barang produksi pemerintah seperti Minyakita juga dinaikkan. Publik akan menilai kinerja Pemerintah mengabaikan persoalan riil masyarakat, yakni stabilitas harga dan daya beli, kecuali sekadar keberhasilan angka-angka produksi yang melimpah sebagai narasi kesuksesan swasembada pangan eranya Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo terus berbicara soal kepentingan rakyat, perlindungan rakyat dan penguatan daya beli, tetapi di lapangan muncul kebijakan yang justru berpotensi membebani masyarakat, seperti wacana kenaikan HET Minyakita bahkan memungkinkan iuran BPJS. Patut diingat bahwa jika kebijakan tidak sensitif terus dihadirkan oleh Pemerintah, maka kondisi masyarakat yang akan terdampak besar, maka pemerintah akan dinilai gagal menghadirkan kepedulian terhadap kepentingan rakyat.
Kegagalan Zulhas sebagai Menko Pangan telah memengaruhi persepsi publik akan klaim keberhasilan swasembada pangan Pemerintahan Prabowo. Jadi kinerja Zulhas yang tak becus tetapi tetap dipertahankan dengan dilakukan penguatan melalui Menko Pangan telah menghadirkan sentimen negatif publik terhadap Pemerintahan Prabowo, saat ini persepsi publik yang menguat adalah kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah. (*)