Baca Juga: Daftar Mapel jadi Prioritas Seleksi SNBP 2026 dalam Aturan Baru, Berikut Jadwalnya

Sebelumnya, KPK juga memanggil Pelaksana Tugas Bupati Kolaka Timur, Yosep Sahaka, serta beberapa pejabat Kemenkes dan daerah lainnya. Di antaranya adalah Aspian Suute, Kepala BKAD Kolaka Timur, dan Ruri Purwandani dari Kemenkes. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti dalam rangkaian penyidikan.

Proyek RSUD Koltim sendiri masuk dalam program peningkatan fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan tahun 2025. RSUD Kelas D itu direncanakan naik status menjadi Kelas C dengan alokasi dana mencapai Rp 126,3 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Program ini menjadi bagian dari pembangunan 12 RSUD dengan dana pusat serta 20 RSUD lain menggunakan DAK bidang kesehatan dengan total anggaran Rp 4,5 triliun. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani