Untuk mengisi kekosongan jabatan dan mutasi, jebolan STPDN 07 itu tengah menunggu izin dari Mendagri, Tito Karnavian. Bila tak ada aral melintang, dalam waktu dekat penataan birokrasi akan segera dilakukan.
Baca Juga: Diperiksa Tipikor, Warga Kolaka Utara Kaget Namanya Dicatut Kades Terima Uang Rp 65 Juta
"Saya pastikan tidak ada yang di non-job," tegasnya.
Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Muna Barat, Muhamad Fajari Fariki menerangkan apa yang dilakukan Pj bupati adalah menindaklanjuti rekomendasi KASN. Pj bupati menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pj hanya melakukan penataan birokrasi sesuai aturan dan tidak akan mengganggu posisi jabatan," kata Fajar.