“(Gelar perkara) untuk mendalami lebih lanjut di tahap penyidikan nantinya, terkait dengan temuan dokumen foto (pertemuan) dimaksud,” jelasnya.
Dalam pasal 65 juncto pasal 36 UU KPK, kata Ade, sudah diatur bahwa penyidik dilarang berhubungan dengan pihak-pihak yang sedang beperkara dalam kasus pidana korupsi.
“Terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak tersangka atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan alasan apa pun,” ujar Ade membacakan isi pasal tersebut.
Ade menilai perbuatan itu termasuk penerimaan gratifikasi. Yakni, setiap gratifikasi pegawai negeri dianggap pemberian suap apabila berhubungan jabatannya dan atau pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.
Namun, Ade belum mau memerinci sosok pimpinan KPK sebagai terlapor dalam kasus ini. Dia pun enggan menjawab terkait nilai pemerasan yang telah dilakukan.
