Berdasarkan hasil penyidikan Kejari Kendari ditemukan realisasi anggaran yang tidak disertai pertanggungjawaban yang sesuai. Selain itu, sejumlah kegiatan juga diduga fiktif, seperti penyediaan jasa komunikasi, makanan dan minuman, hingga pemeliharaan kendaraan dinas. Tindakan ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 444.528.314, berdasarkan hasil audit BPKP Sultra.
Sebagai Pengguna Anggaran sekaligus Sekretaris Daerah saat itu, Nahwa Umar diduga telah merealisasikan dan membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang tidak sesuai kenyataan, serta menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.
Selain Nahwa Umar, dua tersangka lain telah lebih dulu ditahan sejak 16 April 2025, yakni Ariyuli Ningsih Lindoeno (Bendahara Pengeluaran) dan Muchlis (Pembantu Bendahara Pengeluaran). (B)
Penulis: R. Anugrah
Editor: Ahmad Jaelani
