Ke Jawa Timur, KPK Beber Kategori Tindak Pidana Korupsi yang Dibidik

Azis menambahkan, berdasarkan data KPK tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, tindak pidana korupsi berdasarkan instansi yang paling banyak dilakukan pemkab dan pemkot sebanyak 453 kasus, kementerian/lembaga 402 kasus, pemerintah provinsi 158, BUMD/BUMN 98 kasus, DPR dan DPRD 74 kasus dan komisi 20 kasus.

Baca Juga: Gandeng Muhaimin, Ini Syarat Prabowo Bisa Menang Pilpres di Jawa Timur

Sementara itu berdasarkan profesi atau jabatan, anggota DPR-DPRD berada pada urutan nomor 2, kalau berdasarkan instansi pada urutan nomor 5. Azis mengatakan, urutan pertama adalah swasta dengan 367 orang, anggota DPR-DPRD 302 orang dan eselon I/II/III sebanyak 284 orang.

Sementara Kasatgas Koordinasi KPK, Irawati mengatakan, tindak pidana korupsi ada karena adanya kesalahan pada tata kelola, administrasi, atau kesalahan dari sisi tindak pidana korupsi.

"Maka ketika kita mengurai terkait dengan tindak pidana korupsi, maka kita coba urai dari awal bagaimana proses tata kelola itu berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah dari sisi potensi risiko korupsi itu sendiri," ujarnya.