JAKARTA, TELISIK.ID - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menjelaskan secara rinci soal pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dipermasalahkan oleh mahasiswa, buruh dan masyarakat. Namun, penjelasan presiden tidak mampu menghentikan polemik tersebut.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi mengatakan, anggapan mengenai sejumlah substansi norma di UU Ciptaker sebagai informasi bohong (hoax), tidak menghentikan polemik yang terjadi di masyarakat. Sejumlah substansi yang disebut bersumber dari informasi hoax nyatanya secara substansi tetap dianggap bermasalah.

Untuk itu, kata Ferdian, seruan presiden agar pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan bersama DPR dan presiden di UU Ciptaker melalui jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan solusi.

"Betul judicial review merupakan mekanisme konstitusional, namun persoalan yang muncul di UU Ciptaker ini adalah persoalan substansial, yakni tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembahasan yang dianggap minim. Persoalan ini tidak bisa ditempuh melalui jalan pintas melalui ruang persidangan di MK," kata Ferdian lewat pesan tertulisnya, Senin (12/10/2020).

"Tapi ruangnya dikembalikan di parlemen sebagai tempat persemaian ide dan aspirasi warga negara. Warga negara dan badan-badan negara dapat berembuk di DPR. Bukan berhadap-hadapan di ruang pengadilan di MK," tambahnya.