Baca juga: Disterilkan, Gedung Nusantara I dan II DPR RI Ditutup Hingga 8 November

Pengajar hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta ini menuturkan, untuk mengembalikan ruang perdebatan dan dialektika secara konstitusional antara warga negara dengan negara, pilihannya dengan melakukan legislative review di DPR.

Pilihan ini, lanjut Ferdian merupakan langkah moderat, sekaligus sebagai koreksi atas pengambilan keputusan terhadap UU Ciptaker oleh presiden dan DPR sebelumnya.

"Langkah ini jauh lebih kontekstual dan menempatkan rakyat dalam posisi yang terhormat. Perubahan UU Ciptaker sebagai upaya menemukan kembali daulat rakyat di Parlemen. Pilihan itu kian relevan dengan kondisi obyektif saat ini dimana draft UU Cipta Kerja masih dalam proses perapihan di Badan Legislasi (Baleg) DPR," ucap Ferdian.

Lebih lanjut Ferdian, secara teknis upaya legislative review cukup mudah dan praktis sepanjang DPR dan presiden menangkap kemauan rakyat atas substansi UU Ciptaker di Pasal 23 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan DPR dan presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas disebabkan mengatasi keadaan konflik, serta keadaan tertentu lainnya yang terkait dengan urgensi nasional.