Terkait urusan administratif, Asyraf menjelaskan bahwa tunggakan iuran bagi peserta mandiri tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Namun, bagi masyarakat miskin yang masuk dalam tanggungan pemerintah, tunggakan tersebut bisa diabaikan sehingga akses layanan kesehatan tidak terhambat.

Baca Juga: Dirjen Dikti Khairul Munadi Resmi Jabat Plh Rektor UHO

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Sultra, Muhammad Fadlansyah, menyatakan bahwa tunggakan bagi peserta penerima upah (ASN/PNS) telah diselesaikan seluruhnya. Ia juga mengungkapkan adanya 147 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan oleh pusat, di mana 90 ribu di antaranya telah berhasil ditangani oleh pemerintah daerah.

Untuk menyelesaikan sisa 40 ribu peserta yang masih dalam proses, Pemprov Sultra menyiapkan skema intervensi fiskal melalui penyesuaian subsidi provinsi.

“Kami mendorong daerah dengan kemampuan fiskal kuat untuk membantu kabupaten atau kota yang kapasitas anggarannya terbatas. Ini adalah solusi agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal dan inklusif bagi seluruh masyarakat,” jelas Fadlansyah.