5. Penguatan monitoring dan evaluasi melalui sistem elektronik OM-SPAN.

Dalam aspek penggunaan anggaran, pemerintah mengatur batasan dan prioritas yang jelas. Bantuan Langsung Tunai Desa tetap dialokasikan maksimal 15 persen dari pagu Dana Desa untuk keluarga miskin dan rentan. Program ketahanan pangan, penguatan BUM Desa, serta pengembangan usaha lokal didorong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sektor kesehatan dan lingkungan juga menjadi perhatian. Dana dapat digunakan untuk operasional posyandu, polindes, pencegahan stunting, mitigasi perubahan iklim, serta percepatan digitalisasi desa. Sementara itu, operasional pemerintah desa dibatasi maksimal tiga persen agar anggaran lebih banyak terserap untuk kegiatan produktif dan padat karya tunai.

Skema penyaluran tahun 2026 dibagi menjadi dua tahap dengan proporsi berbeda berdasarkan status desa. Tahap pertama sebesar 60 persen untuk desa mandiri dan 40 persen untuk desa nonmandiri. Tahap kedua dibalik, yakni 40 persen bagi desa mandiri dan 60 persen untuk desa nonmandiri. Pemerintah daerah dilarang menambah persyaratan di luar ketentuan pusat.

Pemerintah juga mengalokasikan dukungan bagi implementasi Kebijakan Desa Membangun Pusat. Penyaluran ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan dan menjadi dasar perubahan APBDes. Selain itu, insentif desa berbasis kinerja disalurkan sekaligus dalam satu tahun anggaran, paling cepat Agustus, dengan pengusulan melalui aplikasi resmi.