MUNA BARAT, TELISIK.ID - Kebijakan Pj Bupati Muna Barat, Bahri selama tiga bulan terakhir membuat iri sekelompok orang.
Untuk menjatuhkan Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, kebijakannya mulai dari penataan birokrasi hingga tempat tinggal (Rujab) mulai disoroti sekelompok yang mengatasnakan diri Gerakan Pemuda Sultra (GPS).
Bahri pun ogah menanggapi ocehan para demonstran itu. Kata dia, kebijakan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pro terhadap apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
"Apa yang menjadi tuntutan pendemo itu subtansinya sudah saya jelaskan semua. Jadi, tidak ada lagi yang harus dijawab," kata Bahri, Senin (5/9/2022).
Jubir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menilai, tuntutan pendemo yang jumlahnya tiga orang terlalu mengada-ngada. Bicara kebijakan, Pj bupati berpatokan pada aturan yang berlaku.