Pemerintah menilai pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
Dalam rilis resminya, Kemnaker menjelaskan bahwa metode perhitungan KHL kini mengalami pembaruan. Perhitungan terbaru mengacu pada standar yang dikembangkan oleh International Labour Organization atau ILO, dengan memperhatikan komponen utama kebutuhan rumah tangga pekerja.
Komponen tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan sosial dasar lainnya.
“Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak kini menggunakan metode berbasis standar ILO, dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga,” tulis Kemnaker melalui unggahan resmi akun Instagram @kemnaker.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan nilai KHL tertinggi secara nasional. Nilai KHL di Jakarta mencapai Rp5.898.511 per bulan.
