Penetapan KHL ini juga berkaitan langsung dengan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2026. Pemerintah telah menetapkan formula kenaikan UMP menggunakan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa.
Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Gubernur di seluruh Indonesia diwajibkan mengumumkan besaran UMP 2026 paling lambat pada 24 Desember 2025.
Dengan adanya standar KHL terbaru ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan kebijakan upah minimum secara lebih terukur dan berbasis data.
Di sisi pekerja, KHL menjadi gambaran mengenai standar kebutuhan hidup di wilayah masing-masing, sementara bagi pengusaha, data ini menjadi rujukan dalam menyusun struktur pengupahan.
Berikut daftar lengkap Kebutuhan Hidup Layak di 38 provinsi berdasarkan rilis Kementerian Ketenagakerjaan:
