Hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 9/PID.SUS-TPK/2016/PT KDI tanggal 23 Juni 2016 Terpidana Drs Poltak Tambunan, MSi terbukti dan secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Drs. Ridwan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, yang mana terpidana Drs. Poltak Tambunan, M.Si dijatuhi hukuman penjara selama 10 Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 4 Bulan penjara.
"Terpidana dijerat Pasal 12 Huruf (e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana," tulis Buyung Purnomo dalam press rilisnya.
Saat ini, terpidana masih menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas IIA Kendari. Eksekusi terhadap terpidana Poltak Tambunan dilakukan, setelah Kejari Baubau menerima Salinan Putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Nomor: 2227 k/pid.sus/2016 tanggal 10 Januari 2017.
"Dalam putusannya, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau dan menolak permohonan kasasi dari Termohon Terdakwa Drs. Poltak Tambunan, MSi," tutupnya. (C)
Reporter: Deni Djohan