“Karena semua dari pusat, sementara kewenangan daerah untuk pertambangan tidak ada. Ya, kalau dia (Pemda) keras berarti berbenturan dengan pusat,” ujarnya.
Olehnya itu, dengan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, Ledrik mengharapkan langkah yang perlu diambil Pemda untuk mensukseskan program investasi nasional dengan kedepankan pengambilan keputusan secara persuasif berdasarkan kearifan lokal.
“Untuk tidak berbenturan, maka kebijakan itu harus diisi dengan kearifan lokal, harus bijaksana untuk kepentingan semua pihak apalagi kepentingan nasional,” ujar Ledrik. (C)
Reporter : M. Risman Amin Boti
Editor: Haerani Hambali