Dimana, kata dia, pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 14 P/HUM/2023 yang menyatakan Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 35 huruf k juncto Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Karenanya tidak berlaku umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Taici.
Lebih lanjut, ia meminta kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mencabut Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.
Hal itu karena dalam pasal-pasal yang telah dihapus tersebut merupakan pasal yang memuat alokasi tambang dalam Kawasan Hutan yang di dalamnya masuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. GKP yang juga sudah daluwarsa.
Bukan hanya itu, ia juga mengatakan, terkait Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 yang membatalkan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
