"Setelah adanya dua putusan Mahkamah Agung RI yang telah menghapus semua alokasi ruang tambang pada Peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021, maka perusahaan PT Gema Kreasi Perdana harus menghentikan segala bentuk aktifitasnya," ucap Taici.
Akan tetapi, perusahaan PT. Gema Kreasi Perdana hingga saat ini masih melakukan kegiatan penambangan dan pengapalan yang telah merugikan perekonomian negara.
Ditambah lagi, kata dia, dengan fakta putusan pengadilan yang menegaskan bahwa IPPKH yang dimiliki oleh perusahaan PT. Gema Kreasi Perdana terbukti telah daluwarsa sejak 2016. Dimana hal ini dibuktikan dengan dokumen IPPKH yang dikeluarkan oleh Mentri Kehutanan RI dengan No: SK.576/Menhut-II/2014.
Lebih lanjut, Taichi meminta kepada Kejati Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan penegasan terhadap aktivitas PT. Gema Kreasi Perdana.
