Sementara itu, Kabid Humas Kejati Provinsi Sulawesi Tenggara, Dody saat ditemui masa aksi mengatakan, dalam penyelesaian masalah-masalah konflik pertambangan yang ada di Pulau Wawonii harus disertakan surat pengaduan resmi, termasuk dengan ketentuan sesuai SOP yang berlaku.

"Kasus pertambangan di Pulau Wawonii sama persis dengan kasus pertambangan yang ada di Blok M Mandiodo. Dan ini berpotensi besar terlibatnya penjabat besar dalam hal ini Kementrian ESDM RI dan juga beberapa pejabat-pejabat besar yang ada di Sultra," katanya.

Pasalnya, kata dia, mereka telah berani mengeluarkan RKB 2024 untuk PT. Gema Kreasi Perdana yang sudah tidak memiliki landasan hukum untuk berada di Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan dua putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang diduga kuat telah mengakibatkan kerugian perkonomian negara. (B)

Penulis: Amin

Editor: Fitrah Nugraha